Loading
Loading...

Desk Otonomi Khusus

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Tentang Desk Otonomi Khusus

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Desk Otonomi Khusus - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

PELUANG, TANTANGAN, DAN HARAPAN

Peluang

Tantangan

Harapan Masa Depan

Galeri Foto

Foto-foto untuk kegiatan Desk Otonomi Khusus

Data tidak ditemukan

Struktur Organisasi Desk Otonomi Khusus


Beri Aku 1000 Orang tua, Niscaya Akan Kucabut Semeru Dari Akarnya... Beri Aku 10 Pemuda Niscaya Akan Kuguncangkan Dunia

Bung Karno

Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Menghormati Jasa Para Pahlawannya

Bung Karno

Kobarkan Kembali, keberanian, Kerelaan Berkorban Dan Kebersihan Hati Demi Masa Depan Bangsa Yang Lebih Baik

Bung Tomo

Kontak Kami

(+62-21) 3840848

KEMENKO POLHUKAM RI Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 Indonesia

  18/01/2017 - Diduga Proyek Fiktif, KPK Geledah Kantor PU Provinsi Papua               01/02/2017 - Pemprov Siap Gelar Musrenbangda pada Maret                03/02/2017 - Ada Pemalangan, Peresmian Pasar Mama Papua Tetap Jalan